Riuh Penjaringan Capres, Korupsi SKK Migas dan Tragedi Penegakan Hukum

Abstract

Dinamika perpolitikan di Indonesian semakin riuh dan 'memanas'
menjelang diselenggarakannya pesta demokrasi di tahun 2014, yaitu
pemilihan anggota legislatif dan Presiden. Tidak saja publik 'dihibur'
dengan ramainya beberapa partai politik besar mengumumkan calon
Presiden (capres) yang akan diusung, seperti partai Golkar dengan
Aburi/al Bakrie, Gerinda dengan Prabowo Subianto, Hanura dengan
Wiranto, PAN dengan Hatta Rajasa, dan PPP dengan Suryadharma
Ali, akan tetapi publik juga dibuat 'penasaran' dengan siapa bakal
calon Presiden yang akan diusung Partai Demokrat dan PDIP. Partai
Demokrat saat ini masih disibukkan dengan pelaksanaan Konvensi
Partai Demokrat, sedangkan masih menjadi tanda-tanya besar apakah
Joko Widodo (Jokowi) akan diusung sebagai calon Presiden dari
PDIP.
Selain itu, publik juga terkejut dengan tertangkapnya Kepala
SKK Migas Rudi Rubiandini atas dugaan menerima gratifikasi dan
tertangkapnya Ketua Mahkamah Konsitilusi (MK) Akil Mochtar
yang tersangkut gratifikasi dan korupsi kasus Pilkada di Kabupaten
Gunung Mas Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Lebak, Banten.

Korupsi di Migas menjadi bukti masifnya korupsi yang melembaga
di berbagai sektor di negara ini. Sedangkan tertangkapnya Ketua MK,
menandakan semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap
upaya penegakan hukum di Indonesia. Analisis peristiwa politik edisi
ini akan membahas peristiwa-peristiwa tersebut di atas.